JKTINSIGHT – Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang luar biasa, termasuk ribuan jenis tanaman yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku obat tradisional dan produk kesehatan berbasis alam. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan industri herbal yang mampu bersaing di tingkat global.
Di tengah potensi itu, muncul pertanyaan mendasar: mengapa produk herbal Indonesia belum mampu bersaing dengan China, padahal Indonesia memiliki kekayaan tanaman obat yang sangat besar? Mengapa pula sebagian masyarakat lebih percaya mengonsumsi parasetamol ketika mengalami demam atau obat modern ketika merasakan gangguan kesehatan ringan, dibandingkan memanfaatkan jamu?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Dari Gagasan Menuju Kebijakan”, yang diselenggarakan pada Jumat, 6 November 2026, pukul 08.00–11.30 WIB, bertempat di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, regulator, institusi kesehatan, perlindungan anak, pengusaha, dan komunitas. Hadir sebagai narasumber Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan RI, Dita Novianti Sugandi Argadiredja, S.Si., Apt., MM., serta Ketua Tim Kerja Pengawasan Keamanan Obat Bahan Alam BPOM RI, Purnama Dwi Tistiyanto, S.Farm., Apt., M.Farm Ind.
Dialog dimoderatori Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Dr. dr. Markus Wibowo, Sp.O.T., MARS.
Turut hadir Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agatha, S.H., M.H., dan Ketua Kirbat Baru Indonesia (KBI), Evert Nunuhitu, Praktisi Herbal,Dr. Prapti Utami, M.Si. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Pelaksana, Ria Agustina.
Forum tersebut merupakan kelanjutan dari dialog pertama bertajuk “Rakyat Sehat, Negara Kuat” yang diselenggarakan di Hotel Fairmont Jakarta pada 11 September 2026.
Dialog lanjutan ini membawa pesan yang lebih jauh: pembicaraan mengenai herbal tidak lagi cukup berhenti pada potensi kekayaan alam dan tradisi pengobatan masyarakat. Diperlukan langkah konkret melalui edukasi, penguatan regulasi, standardisasi, penelitian, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
China Menjadi Pelajaran: Kekayaan Alam Harus Diikuti Edukasi
Salah satu pertanyaan menarik yang muncul dari peserta adalah mengapa Indonesia belum mampu mengembangkan industri herbal sekuat China, sementara Indonesia memiliki kekayaan tanaman obat yang sangat besar.
Dalam pemaparan narasumber, salah satu faktor yang menjadi pembeda adalah pendekatan edukasi masyarakat China mengenai manfaat dan pemanfaatan tanaman obat yang telah diperkenalkan sejak usia dini.
Pengetahuan mengenai bahan alam dan pengobatan tradisional menjadi bagian dari pembentukan kesadaran masyarakat terhadap pilihan dalam menjaga kesehatan.
Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan ramuan tradisional tidak semata-mata dipandang sebagai alternatif ketika seseorang sakit. Tanaman obat juga dikenal sebagai bagian dari tradisi menjaga kebugaran dan mendukung pemeliharaan kesehatan.
Pelajaran penting bagi Indonesia adalah bahwa membangun industri herbal tidak cukup hanya dengan menanam, memproduksi, dan menjual produk. Masyarakat harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan yang benar mengenai manfaat, keterbatasan, keamanan, serta cara penggunaan produk herbal.
Tanpa edukasi yang berkelanjutan, kekayaan tanaman obat berisiko hanya menjadi komoditas bahan baku yang nilai tambahnya justru dinikmati pihak lain.
Persoalan ini juga berkaitan dengan daya saing ekonomi. Negara yang mampu mengembangkan penelitian, teknologi pengolahan, standardisasi, merek, dan pasar akan memiliki posisi lebih kuat dalam rantai industri herbal global.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah ketika memiliki peluang untuk membangun industri bernilai tambah dari kekayaan hayatinya sendiri.
Mengapa Masyarakat Lebih Percaya Parasetamol daripada Jamu?
Pertanyaan lain yang mengemuka dalam dialog menyentuh realitas kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mengalami demam, sakit kepala, atau gangguan kesehatan ringan, mengapa pilihan pertama sering kali jatuh pada obat modern seperti parasetamol, bukan jamu?
Pertanyaan tersebut sesungguhnya menggambarkan tantangan besar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk herbal nasional.
Obat modern memiliki indikasi, dosis, serta kegunaan medis yang telah ditetapkan. Masyarakat terbiasa menggunakannya karena memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat dan aturan pemakaian.
Sementara itu, pemahaman masyarakat mengenai jamu masih beragam. Sebagian menganggap jamu hanya sebagai minuman tradisional, sebagian lainnya mengharapkan efek penyembuhan yang cepat, bahkan tidak sedikit yang belum memahami perbedaan antara jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.
Dalam dialog tersebut, narasumber menekankan bahwa jamu tidak seharusnya diposisikan sebagai obat yang memberikan efek seketika atau dikenal dengan istilah “cespleng”.
Pemanfaatan jamu perlu dipahami sesuai karakteristik, manfaat yang didukung bukti, serta kategori produknya. Sebagian bahan alam berpotensi mendukung pemeliharaan kesehatan dan kebugaran, tetapi tidak berarti semua produk herbal dapat mencegah atau menyembuhkan penyakit.
Artinya, edukasi masyarakat harus dibangun secara proporsional. Jamu bukan pengganti otomatis obat modern, melainkan dapat menjadi bagian dari pilihan pemeliharaan kesehatan apabila mutu, keamanan, dan penggunaannya memenuhi ketentuan.
BPOM Mengingatkan Bahaya Klaim Herbal yang Terlalu Instan
Aspek keamanan menjadi bagian penting dalam pembahasan dialog, terutama ketika masyarakat semakin mudah menemukan berbagai produk herbal melalui pasar daring maupun penjualan langsung.
Masyarakat diingatkan agar berhati-hati terhadap produk jamu yang menjanjikan khasiat instan atau memberikan efek sangat cepat.
Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan adanya bahan kimia obat yang dicampurkan secara tidak semestinya ke dalam produk tradisional untuk menghasilkan efek yang seolah-olah lebih cepat.
Produk semacam itu dapat menimbulkan risiko kesehatan apabila dikonsumsi tanpa pengetahuan mengenai kandungan, dosis, dan interaksinya dengan obat lain.
Karena itu, masyarakat didorong untuk melaporkan dugaan produk bermasalah melalui kanal pengaduan resmi BPOM.
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah. Partisipasi konsumen juga diperlukan untuk membantu mengidentifikasi dan melaporkan produk yang dicurigai tidak memenuhi ketentuan.
Dalam konteks ini, kepercayaan masyarakat terhadap industri herbal harus dibangun melalui transparansi bahan baku, pengujian keamanan, standardisasi produksi, dan pengawasan yang konsisten.
Industri herbal nasional tidak akan berkembang secara berkelanjutan apabila kepercayaan konsumen terus dibayangi oleh produk yang tidak memenuhi standar.
Ketahanan Kesehatan Prajurit dan Rakyat Menjadi Agenda Strategis
Dialog Kebangsaan “Dari Gagasan Menuju Kebijakan” memiliki dimensi strategis yang lebih luas, yakni menghubungkan pemanfaatan tanaman obat dengan ketahanan kesehatan masyarakat dan prajurit.
Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan RI yang dipimpin Brigjen TNI Dr. dr. Markus Wibowo, Sp.O.T., MARS.
Dalam forum ini, Brigjen Markus bertindak sebagai moderator yang menjembatani pembahasan antara perspektif pemerintah, pengawasan obat bahan alam, serta kebutuhan pengembangan kesehatan masyarakat.
Gagasan tersebut juga melibatkan Kirbat Baru Indonesia (KBI), dengan Ketua Evert Nunuhitu, sebagai salah satu penggagas rangkaian dialog kebangsaan yang telah dimulai pada September 2026.
Komitmen ini memperlihatkan bahwa isu herbal dapat ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas daripada sekadar pengembangan produk tradisional.
Ketahanan kesehatan merupakan salah satu unsur penting ketahanan nasional. Ketersediaan bahan baku, kemampuan produksi dalam negeri, penelitian, penguasaan teknologi, serta literasi kesehatan masyarakat merupakan bagian dari fondasi kemandirian tersebut.
Indonesia perlu mengembangkan ekosistem herbal yang menghubungkan petani tanaman obat, peneliti, perguruan tinggi, industri, tenaga kesehatan, regulator, dan masyarakat.
Dengan demikian, tanaman obat tidak hanya menjadi warisan tradisional, tetapi juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi dan kesehatan nasional.
Cornelia Agatha dan Pentingnya Literasi Herbal bagi Anak Indonesia
Salah satu agenda penting yang mengemuka dalam dialog adalah perlunya memperkenalkan pengetahuan mengenai tanaman obat dan jamu kepada anak-anak sejak usia dini.
Keterlibatan Cornelia Agatha, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta, diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi untuk membangun literasi kesehatan sejak usia sekolah.
Gagasan ini menjadi penting karena pendidikan kesehatan tidak seharusnya baru diperkenalkan ketika seseorang telah dewasa atau mengalami gangguan kesehatan.
Anak-anak perlu diperkenalkan dengan kekayaan tanaman obat Indonesia, pengetahuan mengenai bahan alam, pola hidup sehat, serta pentingnya memahami keamanan produk kesehatan.
Namun, edukasi kepada anak tidak boleh diterjemahkan sebagai kewajiban untuk mengonsumsi jamu sejak dini tanpa pertimbangan medis.
Pendekatan yang lebih tepat adalah memperkenalkan pengetahuan mengenai tanaman obat dan budaya herbal Indonesia melalui pendidikan yang sesuai usia, sementara penggunaan produk herbal pada anak harus memperhatikan keamanan, indikasi, dosis, serta rekomendasi tenaga kesehatan.
Dengan pendekatan tersebut, generasi muda diharapkan tumbuh sebagai masyarakat yang mengenal kekayaan alam Indonesia sekaligus memiliki kemampuan kritis dalam memilih produk kesehatan.
Inilah investasi jangka panjang yang dapat membangun budaya kesehatan masyarakat.
BUDE JAMU: Menghidupkan Kembali Budaya Herbal di Ruang Publik
Dari sisi pemerintah, upaya memperkenalkan kembali jamu kepada masyarakat sebenarnya telah dilakukan.
Salah satunya melalui program BUDE JAMU atau Bugar dengan Jamu yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan dengan menyediakan minuman jamu gratis di depan kantor Kementerian Kesehatan, kawasan Kuningan, Jakarta, pada kegiatan Car Free Day setiap hari Minggu.
Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pendekatan langsung kepada masyarakat untuk memperkenalkan jamu sebagai bagian dari budaya kesehatan Indonesia.
Langkah semacam ini penting karena perubahan perilaku masyarakat tidak cukup dilakukan melalui regulasi atau kampanye formal. Diperlukan pengalaman langsung, informasi yang mudah dipahami, dan akses terhadap produk yang aman serta berkualitas.
Namun, program pengenalan jamu perlu diikuti konsistensi kebijakan. Edukasi publik harus terhubung dengan peningkatan kualitas produksi, penguatan pengawasan, penelitian ilmiah, dan pengembangan pasar.
Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan RI, Dita Novianti Sugandi Argadiredja, S.Si., Apt., MM., serta Ketua Tim Kerja Pengawasan Keamanan Obat Bahan Alam BPOM RI, Purnama Dwi Tistiyanto, S.Farm., Apt., M.Farm Ind., mewakili dua aspek penting dalam pembahasan tersebut.
Kementerian Kesehatan memiliki peran dalam penguatan produksi dan distribusi kefarmasian, sedangkan BPOM berperan dalam pengawasan keamanan dan mutu produk sesuai kewenangannya.
Sinergi keduanya dibutuhkan agar pengembangan industri herbal tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan masyarakat.
Dari Gagasan Menuju Kebijakan: Indonesia Membutuhkan Peta Jalan Herbal Nasional
Judul “Dari Gagasan Menuju Kebijakan” sesungguhnya mengandung pesan yang lebih besar daripada sekadar tema sebuah kegiatan.
Indonesia membutuhkan peta jalan pengembangan tanaman obat yang mampu menjawab beberapa persoalan sekaligus.
Pertama, bagaimana meningkatkan kualitas dan kesinambungan pasokan bahan baku dari petani tanaman obat.
Kedua, bagaimana memperkuat penelitian, standardisasi, dan penguasaan teknologi pengolahan agar produk herbal Indonesia memiliki daya saing.
Ketiga, bagaimana membangun kepercayaan konsumen melalui pengawasan keamanan, transparansi kandungan, dan informasi manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, bagaimana menghubungkan petani, pengepul, peneliti, pelaku usaha, industri farmasi, dan pasar agar tercipta ekosistem ekonomi herbal yang berkelanjutan.
Kelima, bagaimana membangun literasi tanaman obat sejak usia dini sehingga masyarakat tidak hanya mengenal jamu sebagai tradisi, tetapi juga memahami manfaat dan batasan penggunaannya secara benar.
Langkah berikutnya perlu diarahkan pada edukasi dan literasi aktif, termasuk pengenalan tanaman obat kepada anak-anak, penguatan kolaborasi antara institusi kesehatan dan lembaga pendidikan, serta pengembangan ekosistem petani hingga industri.
Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan RI bersama KBI diharapkan dapat terus mendorong gagasan ketahanan kesehatan rakyat dan prajurit tersebut melalui kerja sama lintas sektor.
Dialog pertama pada 11 September 2026 di Hotel Fairmont Jakarta telah mengangkat gagasan besar “Rakyat Sehat, Negara Kuat”. Dialog lanjutan pada 6 November 2026 di Hotel The Dharmawangsa Jakarta membawa pembahasan tersebut menuju tahap yang lebih konkret, yakni bagaimana gagasan dapat diterjemahkan menjadi agenda dan kebijakan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa komunikasi antarlembaga tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan berlanjut menjadi program kerja, kajian, edukasi masyarakat, serta rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.
Kekayaan Tanaman Obat Tidak Boleh Berhenti Menjadi Potensi
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dialog bukanlah seberapa banyak pejabat, pengusaha, atau komunitas yang hadir. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa jauh gagasan yang dibicarakan dapat diterjemahkan menjadi program, standar, kerja sama, dan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Indonesia tidak kekurangan tanaman obat. Yang masih harus diperkuat adalah kemampuan mengelola kekayaan tersebut menjadi pengetahuan, kepercayaan, produk berkualitas, dan industri yang berdaya saing.
China memberikan pelajaran bahwa kekayaan alam membutuhkan dukungan edukasi, penelitian, dan pengembangan ekosistem. Indonesia perlu membangun pendekatannya sendiri dengan memanfaatkan keunggulan biodiversitas, tradisi herbal, kemampuan sumber daya manusia, dan potensi pasar dalam negeri.
Kemandirian kesehatan tidak berarti menolak obat modern atau mengesampingkan kemajuan ilmu kedokteran. Sebaliknya, kemandirian harus dibangun melalui kemampuan memanfaatkan seluruh sumber daya kesehatan secara bertanggung jawab, berbasis bukti, aman, dan berkelanjutan.
Sebab, ketahanan kesehatan bangsa tidak dibangun hanya ketika masyarakat jatuh sakit. Ia harus dimulai jauh sebelumnya, melalui pendidikan, kesadaran, ketersediaan produk yang aman, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan kesehatan rakyat.
Dari rakyat yang sehat, lahir sumber daya manusia yang kuat. Dari prajurit yang sehat, tumbuh ketahanan pertahanan. Dan dari industri herbal yang berdaya saing, Indonesia memiliki peluang memperkuat kemandirian kesehatan nasional.
Inilah esensi perjalanan dari gagasan menuju kebijakan: menjadikan kekayaan tanaman obat Indonesia bukan sekadar kebanggaan masa lalu, melainkan salah satu kekuatan strategis bagi masa depan bangsa. https://jktinsight.com – Sarah Mishella
Tinggalkan Balasan