UJIAN KEBIJAKAN PRABOWO.

JKTINSIGHT — Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga menjaga efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelang penutupan tahun anggaran 2026.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (3/11/2026), yang membahas inflasi, perkembangan industri manufaktur, arus modal asing, serta kondisi fiskal nasional.

Namun, di balik instruksi penghematan tersebut, terdapat persoalan ekonomi yang lebih besar: bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebutuhan mendorong pertumbuhan dunia usaha?

Bagi pelaku usaha, efisiensi anggaran bukan sekadar persoalan mengurangi perjalanan dinas, belanja operasional, atau pengadaan barang pemerintah. Yang jauh lebih penting adalah memastikan penghematan tidak menghambat belanja produktif, proyek strategis, pelayanan publik, dan program yang menciptakan permintaan bagi sektor swasta.

Pemerintah sedang menghadapi pekerjaan besar pada dua bulan terakhir 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa negara masih harus mengumpulkan penerimaan lebih dari Rp600 triliun dan merealisasikan belanja sekitar Rp990 triliun hingga akhir tahun.

Presiden mengizinkan percepatan penyerapan anggaran menjelang tutup tahun, tetapi menegaskan bahwa belanja harus tetap efisien, dikelola dengan tata kelola yang baik, dan menghasilkan keluaran sesuai target yang telah ditetapkan.

Inflasi 3,23 Persen: Masih dalam Target, tetapi Tekanan Harga Belum Hilang

Data inflasi Oktober 2026 yang mencapai 3,23 persen secara tahunan (year-on-year) masih berada dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.

Secara angka, kondisi tersebut masih sesuai target. Namun, dunia usaha dan masyarakat tidak cukup hanya melihat apakah inflasi berada di dalam rentang sasaran. Pertanyaan berikutnya adalah komoditas apa yang mengalami kenaikan, seberapa besar pengaruhnya terhadap biaya produksi, dan bagaimana dampaknya terhadap daya beli.

Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan inflasi inti berada pada 2,56 persen, sementara inflasi pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5,81 persen. Kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, dan tomat antara lain dipengaruhi penurunan produksi akibat musim kemarau yang diperpanjang fenomena El Niño.

Artinya, tekanan harga masih terasa pada kelompok kebutuhan masyarakat. Bagi industri makanan dan minuman, restoran, perdagangan bahan pangan, serta usaha kecil, kenaikan harga bahan baku dapat menekan margin keuntungan dan memengaruhi harga jual.

Pemerintah perlu memastikan pengendalian inflasi tidak hanya terlihat baik dalam laporan statistik, tetapi juga dirasakan langsung oleh rumah tangga dan pelaku usaha.

PMI Manufaktur Naik ke 54, Apakah Akan Menjadi Ekspansi Nyata?

Sinyal positif datang dari sektor manufaktur. Dalam rapat dengan Presiden, Suahasil melaporkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia meningkat dari kisaran 52 menjadi 54 pada Oktober 2026.

Kenaikan tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur berada dalam zona ekspansi. Pelaku industri mulai memperkirakan peningkatan permintaan dan bersiap meningkatkan produksi dengan menambah pembelian bahan baku.

Akan tetapi, kenaikan PMI belum otomatis berarti seluruh industri mengalami pertumbuhan yang merata. Dunia usaha masih membutuhkan kepastian permintaan, stabilitas harga energi dan bahan baku, akses pembiayaan, serta kepastian kebijakan.

Tantangan pemerintah adalah mengubah sinyal ekspansi tersebut menjadi peningkatan produksi, investasi, kapasitas industri, dan penyerapan tenaga kerja.

Jika permintaan hanya meningkat pada kelompok industri tertentu, sementara usaha kecil dan industri padat karya masih menghadapi tekanan biaya, dampak pertumbuhan ekonomi belum tentu tersebar secara luas.

Karena itu, kebijakan ekonomi perlu memperhatikan hubungan antara industri besar, pemasok lokal, UMKM, dan tenaga kerja.

APBN Harus Efisien, tetapi Jangan Mematikan Mesin Ekonomi

Kebutuhan mengumpulkan penerimaan lebih dari Rp600 triliun dan membelanjakan sekitar Rp990 triliun dalam dua bulan terakhir memperlihatkan besarnya pekerjaan pemerintah menjelang akhir tahun.

Di satu sisi, percepatan belanja diperlukan agar program pemerintah tidak tertunda. Di sisi lain, belanja yang dikebut tanpa perencanaan dan pengawasan berisiko menghasilkan penyerapan anggaran yang tinggi, tetapi tidak sebanding dengan manfaat ekonominya.

Bagi dunia usaha, kualitas belanja pemerintah jauh lebih penting daripada sekadar besarnya angka realisasi.

Belanja infrastruktur yang tepat sasaran dapat membuka akses logistik, menurunkan biaya distribusi, dan mendorong aktivitas ekonomi daerah. Belanja pendidikan dan kesehatan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia. Sementara belanja pengadaan yang transparan dan tepat waktu dapat memberikan kepastian pasar bagi perusahaan pemasok.

Sebaliknya, penghematan yang dilakukan tanpa membedakan belanja produktif dan belanja yang tidak prioritas dapat menimbulkan efek berantai terhadap kontraktor, pemasok, distributor, hingga pekerja.

Dengan demikian, efisiensi APBN seharusnya diarahkan pada pengurangan pemborosan, bukan sekadar pemangkasan anggaran secara merata.

Arus Modal Asing dan Kenaikan Yield SBN Perlu Diwaspadai

Pemerintah juga mencermati arus modal asing yang masih masuk melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Namun, Suahasil turut menyampaikan bahwa imbal hasil atau yield SBN mulai meningkat. Salah satu faktor eksternal yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga minyak dunia yang sempat mencapai kisaran US$113–US$114 per barel sebelum mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir.

Perkembangan ini penting karena kenaikan harga energi dapat meningkatkan tekanan terhadap biaya impor, subsidi, dan kompensasi energi. Pada saat yang sama, perubahan imbal hasil surat utang dapat memengaruhi biaya pembiayaan pemerintah dan persepsi investor terhadap risiko fiskal.

Bagi investor, yang diperhatikan bukan hanya arus modal masuk dalam jangka pendek, melainkan juga konsistensi kebijakan fiskal, kredibilitas penerimaan negara, pengendalian defisit, dan kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan utang.

Karena itu, disiplin APBN perlu disertai komunikasi kebijakan yang jelas dan terukur.

Neraca Perdagangan Masih Surplus, Industri Membutuhkan Nilai Tambah

Indikator eksternal juga memberikan gambaran positif. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan neraca perdagangan September 2026 mencatat surplus sebesar US$3,36 miliar. Nilai ekspor mencapai US$27,59 miliar, meningkat 11,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja tersebut ditopang kenaikan ekspor sejumlah komoditas utama, antara lain batu bara, gas alam, minyak kelapa sawit, karet alam, bijih besi, dan tembaga.

Surplus perdagangan merupakan modal penting bagi stabilitas ekonomi. Namun, tantangan jangka panjang Indonesia adalah meningkatkan nilai tambah ekspor dan memperkuat kemampuan industri dalam negeri.

Ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah atau produk dengan nilai tambah terbatas membuat penerimaan ekspor rentan terhadap perubahan harga global.

Program hilirisasi karena itu perlu diukur bukan hanya dari besarnya investasi atau jumlah proyek yang dibangun, tetapi juga dari keterlibatan pemasok domestik, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusinya terhadap industri nasional.

Bagi dunia usaha, hilirisasi yang berhasil seharusnya membuka peluang bagi industri pendukung dan UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok nasional.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Dunia Usaha dan Masyarakat

Pemerintah dijadwalkan menerima data pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026 pada 5 November 2026. Angka tersebut akan menjadi salah satu indikator penting untuk membaca perkembangan ekonomi menjelang akhir tahun.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak cukup dinilai dari angka agregat. Perlu dilihat pula kualitas pertumbuhan: apakah investasi bertambah, apakah industri memperluas produksi, apakah lapangan kerja tercipta, dan apakah daya beli masyarakat membaik.

Bagi pengusaha, kepastian kebijakan menjadi faktor penting dalam mengambil keputusan investasi. Perubahan aturan yang terlalu sering, proses perizinan yang panjang, biaya logistik tinggi, dan ketidakpastian permintaan dapat menahan ekspansi usaha sekalipun indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penghematan APBN tidak menciptakan ketidakpastian baru bagi sektor swasta.

Ujian Pemerintah: Menjaga Disiplin Fiskal Tanpa Menghambat Pertumbuhan

Instruksi Presiden Prabowo mengenai efisiensi APBN menempatkan pemerintah pada dua pekerjaan sekaligus: menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan mesin ekonomi tetap bergerak.

Keduanya bukan tujuan yang saling bertentangan. Penghematan dapat memperkuat fiskal apabila diarahkan pada belanja yang tidak produktif, sementara anggaran yang memiliki dampak langsung terhadap produktivitas, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi tetap dijaga.

Bagi dunia usaha, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi bukan hanya inflasi yang berada dalam sasaran, PMI yang meningkat, atau realisasi APBN yang berjalan sesuai rencana.

Ukuran yang lebih konkret adalah apakah biaya usaha dapat ditekan, pasar semakin terbuka, investasi tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan masyarakat memiliki daya beli yang lebih baik.

Pada akhirnya, APBN bukan sekadar instrumen administrasi keuangan negara. APBN merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Penghematan memang diperlukan, tetapi ekonomi tidak boleh kehilangan momentum. Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat, industri, dan dunia usaha.  https://jktinsight.com – Kang Oden