Jakarta, https://jktinsight.com – Rencana Presiden Prabowo Subianto membagikan telepon genggam (HP) gratis kepada masyarakat membuka babak baru dalam kebijakan bantuan sosial. Program ini tidak hanya menyangkut bantuan perangkat, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pemerintah untuk memperluas inklusi keuangan dan mendorong digitalisasi ekonomi rakyat.
Rencana tersebut diungkapkan Hashim Djojohadikusumo dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Dalam paparannya, Hashim menyebut pemerintah merencanakan pembagian HP yang dilengkapi rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan sosial.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) disebut memiliki peran dalam memperluas akses rekening bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.
Gagasan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi mulai ditempatkan sebagai bagian dari strategi penyaluran bantuan pemerintah. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, ketepatan penerima, dan transparansi pelaksanaan.
Bukan Sekadar Bantuan Perangkat
Dari perspektif politik ekonomi, program HP gratis berpotensi memiliki tiga tujuan sekaligus, yakni memperluas akses keuangan, meningkatkan efisiensi penyaluran bansos, dan mendorong masyarakat masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.
Melalui rekening digital, bantuan dapat disalurkan langsung kepada penerima. Transaksi juga berpotensi lebih mudah ditelusuri apabila sistem pencatatan dan pengawasannya dirancang secara memadai.
Namun, kepemilikan rekening tidak otomatis membuat bantuan tepat sasaran. Akurasi data penerima, proses verifikasi, dan mekanisme pengaduan tetap menjadi faktor penentu.
Pemerintah juga perlu memastikan warga yang tidak memiliki akses internet memadai atau belum terbiasa menggunakan layanan digital tidak kehilangan haknya untuk menerima bantuan.
Ada Dampak terhadap Ekonomi dan Penerimaan Negara
Hashim turut mengaitkan digitalisasi dengan persoalan aktivitas ekonomi informal yang belum tercatat secara optimal.
Jika semakin banyak masyarakat menggunakan transaksi digital, aktivitas ekonomi berpotensi lebih mudah terdokumentasi. Hal ini dapat membantu pemerintah memahami pergerakan ekonomi dan memperbaiki perumusan kebijakan.
Meski demikian, transaksi digital tidak serta-merta menjadi objek pajak. Kewajiban perpajakan tetap bergantung pada ketentuan yang berlaku dan kondisi masing-masing wajib pajak.
Karena itu, digitalisasi sebaiknya tidak semata-mata dilihat sebagai cara memperluas basis penerimaan negara. Manfaatnya juga perlu diukur dari kemudahan transaksi, akses pembiayaan, dan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan bisnis.
Anggaran dan Pengawasan Jadi Ujian
Pembagian HP dalam skala besar membutuhkan biaya pengadaan, distribusi, aktivasi rekening, pemeliharaan, hingga dukungan keamanan digital.
Pemerintah perlu menjelaskan sumber anggaran, kriteria penerima, jumlah perangkat yang direncanakan, serta jadwal pelaksanaan. Informasi tersebut penting agar publik dapat menilai manfaat program dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung negara.
Alternatif penggunaan perangkat yang sudah dimiliki masyarakat juga patut dikaji apabila dinilai lebih efisien dan tetap mampu mencapai tujuan kebijakan.
Selain itu, integrasi perangkat, rekening, dan data penerima bantuan harus disertai perlindungan data pribadi. Risiko penipuan digital, pencurian identitas, dan penyalahgunaan rekening perlu diantisipasi sejak awal.
Ujian Politik Ekonomi Pemerintahan Prabowo
Dalam politik ekonomi, kebijakan bantuan sosial bukan hanya soal besarnya bantuan, tetapi juga cara negara memastikan bantuan tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jika dirancang dengan baik, HP dan rekening digital dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat yang selama ini belum terhubung dengan layanan keuangan formal. Namun, apabila kesiapan infrastruktur dan tata kelolanya tidak memadai, program tersebut berisiko menambah beban administrasi dan anggaran.
Karena itu, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup diukur dari jumlah HP yang dibagikan. Pemerintah perlu menunjukkan apakah penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran, biaya administrasi lebih efisien, dan akses layanan keuangan semakin luas.
Rincian resmi mengenai anggaran, jumlah penerima, jadwal, serta mekanisme pelaksanaan secara menyeluruh masih perlu dikonfirmasi melalui pengumuman pemerintah.
Pada akhirnya, tantangan Prabowo bukan sekadar membagikan HP gratis, melainkan memastikan digitalisasi bansos benar-benar memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan transparansi, dan memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya negara.
jktinsight.com – Agus Hermawan
Tinggalkan Balasan