JKTINSIGHT Kebijakan deportasi massal Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam menegakkan hukum keimigrasian. Berdasarkan pemberitaan CNBC Indonesia, pemerintah AS melaporkan telah mendeportasi 483.200 orang sepanjang tahun fiskal 2026. Angka tersebut menjadi sorotan karena disebut sebagai rekor tertinggi dalam sejarah 23 tahun lembaga Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Bagi pemerintah Amerika, deportasi merupakan bagian dari penegakan kedaulatan negara. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah keberhasilan penegakan hukum cukup diukur dari banyaknya orang yang dideportasi?
Dalam negara hukum, jawabannya tidak sesederhana itu.
Kedaulatan bukan izin untuk bertindak sewenang-wenang
Amerika Serikat memiliki kewenangan berdasarkan Immigration and Nationality Act (INA) untuk mengatur keberadaan warga asing. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi konstitusi dan prinsip due process of law.
Amendemen Kelima Konstitusi AS memberikan perlindungan proses hukum kepada setiap orang dalam yurisdiksi negara tersebut, termasuk warga asing. Artinya, penangkapan, penahanan, dan deportasi harus memiliki dasar hukum serta mengikuti prosedur yang berlaku.
Persoalan semakin kompleks ketika seseorang dideportasi ke negara ketiga, bukan negara asalnya. Dalam konteks ini, prinsip non-refoulement berdasarkan Pasal 3 Konvensi Menentang Penyiksaan melarang pemulangan seseorang apabila terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa ia berisiko mengalami penyiksaan.
Dengan demikian, status imigran ilegal tidak otomatis menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh perlindungan hukum.
ICE menjadi sorotan, bukan sekadar karena angka deportasi
Kontroversi kebijakan Trump juga menyentuh tindakan aparat ICE. Insiden penembakan yang menewaskan dua warga negara AS di Minneapolis pada Januari 2026 memunculkan tuntutan agar penggunaan kekuatan oleh aparat diperiksa secara transparan.
Pernyataan Senator terpilih Peggy Flanagan yang menyerukan penghancuran ICE memperlihatkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi pertarungan politik mengenai masa depan lembaga penegak hukum imigrasi.
Namun, pembubaran lembaga bukan satu-satunya jawaban. Yang lebih mendasar adalah memastikan aparat memiliki batas kewenangan, pengawasan independen, dan pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Pelajaran bagi Indonesia
Indonesia juga memiliki kewenangan mengatur dan menindak pelanggaran keimigrasian melalui UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta perubahannya.
Namun, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara boleh tegas terhadap pelanggaran, tetapi aparat tidak boleh bertindak di luar kewenangannya.
Kasus Amerika memberikan pelajaran bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi manusia.
Pemerintah memang harus menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Tetapi keamanan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keadilan.
Negara yang kuat bukan negara yang bebas menggunakan kekuasaan, melainkan negara yang mampu membatasi kekuasaannya sendiri melalui hukum.
Pada akhirnya, 483.200 deportasi mungkin menjadi angka keberhasilan bagi pemerintah Trump. Namun, ukuran keberhasilan sebuah negara hukum bukan hanya berapa banyak orang yang ditindak, melainkan apakah setiap tindakan negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. https://jktinsight.com – Kang ODEN
Tinggalkan Balasan